peraturan tentang aset desa. Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. peraturan tentang aset desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Aset Desa tersebut ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 23 Mei 2014. Daerah (Bupati/Walikota) diharapkan dapat menyusun Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sesuai pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 beserta perubahannya. Tempat Terbit: Manggar. 47 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan UU Desa. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalamMenetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. 1. Peraturan Desa nomor 2 tahun 2017 tentang Rencana peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. 659 kali: permendagri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis. tukar menukar; 7. c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang. Peraturan Bupati Kutai kartanegara No. 7. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten MajalengkaNomor2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor2)diubah sebagai berikut: 1. Tipe Dokumen. Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 10. TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SRAGEN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa; Mengingat : 1. Daerah adalah. 2016 tentang Aset Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor20Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2015 tentang Desa perluKementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian dan Lembaga terkait menyelenggarakan “Workshop Finalisasi Penyusunan Revisi Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa”. huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa; Mengingat : 1. 2020. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahu 016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu mengatur pengelolaan aset desa di Kabupaten Jember; b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) 2. Pedoman Pembentukan Dan. Memberikan pemahaman tentang cara kerja pengelolaan aset Desa sesuai peraturan pemerintah, Memberikan orientasi tentang lingkup tugas dan kewenangan perangkat Desa dan BPD yang menyangkut pengelolaan aset Desa, Meningkatkan keterampilan perangkat Desa dalam mengelolaan data, pelaporan dan. Peraturan Daerah. Bupati Pandeglang PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI PANDEGLANG , Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa,. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 2021. ABSTRAK: bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset desa agar lebih berdayaguna dan berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintah desa, perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 74 Tahun 201 7 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa yang dituangkan dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep. Peraturan Daerah Kabupaten. asset milik desa perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan aset desa ; 3. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENGELOLAAN ASET DESA. Pemanfaatan Tanah Kas Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penataan Dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa Ambalresmi. memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atauDalam Peraturan Daerah ini menjelaskan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan menetapkan batasan terhadap ruang lingkup barang milik daerah yang dimaksud adalah Barang Milik Daerah yang bersifat berwujud dan bersifat tidak berwujud selain tanah dan/atau bangunan yang meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD. Bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45. Peraturan Desa No…. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Pemerintahan Desa. Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - 2 - Undang Nomor 6 tahun 2014. go. ABSTRAK:. 1. utama kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah memberikan pemahaman kepada para aparatur pemerintah Desa Kerinjing mengenai pengelolaan aset desa sesuai. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangTahun 2010 tentang Desa; 11. 41. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2022. d. Secara terpisah, aset desa termuat dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penglolaan Aset Desa, 2016). Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Talun 1945 2. p aling lambat ditetapkan a khir bulan September; b. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN ASET DESA. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Mengatur mengenai belanja desa, transaksi pegeluaran belanja nontunai yang dikecualikan dan. TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAGELANG, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;. tahun. 12. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 100 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa DETAIL PERATURAN Abstrak. Pembinaan dan pengawasan. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 12. Kepastian hukum, yaitu pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Dicabut Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK. 1076, peraturan. Peraturan. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat. tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); 10. (1) Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa. Status Akhir : Tidak Berlaku. Perlu diketahui bahwa sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, terhadap tukar menukar tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum harus mendapat persetujuan Gubernur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa; 16. ID : 41 HLM. Desa, maka perlu dilegalkannya Pengelola Asset Desa; g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; Mengingat : 1. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Aset Desa; Mengingat : 1. Penulis: Istiqomah Handayani (Kepala Seksi Pengelolaan. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 11. Desa Rancaekek Wetan. Peraturan. Pasal I Dalam. Tanggal Terbit. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan Desa Banjar Nomer 4 tahun 2021 tentang ABPDes Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANJAR dan KEPALA DESA BANJAR. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. tentang Pengelolaan Aset Desa; 14. 2018. 2016 tentang Aset Desa. q Dirjen Bina Pemerintahan Desa telah mengembangkan aplikasi pengelolaan aset desa. Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Aset Desa yang meliputi: Ketentuan Umum; Jenis-Jenis Aset Desa; Pengelolaan Aset Desa; Tukar Menukar; Alih Fungsi; Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan Pengelolaan Aset Desa; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 9. INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019. Judul. TENTANG DATABASE PERATURAN. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa. GO. b. 12 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA. Tutup. bahwa. 13. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. Pada Pasal 1 angka 10 Permendagri 4/2007 disebutkan bahwa “ Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok,. TENTANG KEUANGAN DAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BENGKULU UTARA, Menimbang : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950. Tahun. Desa, Format Berita Acara dan Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan. Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa: Download Dokumen Peraturan : Views Dokumen Peraturan. E. 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Barito Timur. Menyoal tanah kas desa, dalam peraturan perundang-undangan tentang aset desa terdapat istilah lain yang sekilas memiliki kesamaan dengan tanah kas desa, yakni tanah desa. 12. Ulasan Lengkap. TATA CARA TUKAR MENUKAR TANAH ASET DESA. 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia - 3 - Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. ABSTRAK: a. Awal Januari 2016, Menteri Dalam Negeri mengeluaran peraturan baru, Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. T. Pasal 8 (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud. struktur organisasi pemerintah desa rancaekek wetan: 28 januari 2023 | 182 kali: apdesi: hanya 15 persen kepala desa yang ingin perpanjangan jabatan 9 tahun: 03 februari 2022 | 372 kali: anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2020: 07 februari 2022 | 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Aset Desa diatur dalamPermendagri ini merupakan penjabaran dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. . 13 Tahun 1950; UU No. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN ASET DESA. 4. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai. 23, Berita Daerah Kab Minahasa Utara Tahun 2019 No. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran NegaraHasil aset desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) antara lain a. Peraturan Perundang-undangan. 3) Pemanfaatan tanah dan atau bangunan aset desa, agar didukung dengan perjanjian kerjasama. Tipe Dokumen. Ulasan: Terima kasih atas pertanyaan Anda. p aling lambatPeraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali Nomor 10 Tahun 2022 PENGELOLAAN ASET DESA DETAIL PERATURAN Abstrak. U. Pasal 31 Penilaian Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dalam rangka pemanfaatan dan. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKABUMI, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pasal 28 ayat (2), Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa telah menyusun Pedoman Umum Kodefikasi Aset Desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. September a. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan teknis tentang tata cara kerja organisasi sebagai penjabaran Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama. Desa adalah desa dan desa. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Penjabaran APB Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Desa yang ditetapkan dengan Peratuan Kepala Desa. Peraturan Desa No. PENGELOLAAN ASET DESA. E. Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Keuanagan Desa 20. Judul. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal. 1 Tahun 2016 untuk aset desa berupa tanah atau bangunan, pemindahtanganan aset hanya dapat dilakukan melalui tukar menukar atau. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pembinaan dan pengawasan tentang aset desa, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu disesuaikan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara. Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Peraturan yang ditandatangani oleh Bupati Mukomuko tanggal 1 Juli 2022 itu merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 72 Undang-undang nomor 06. LAMPIRAN. Nomor Pengundangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa; 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018; 10. Pejabat Pengundangan. Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2016 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2014. Transparansi dan Keterbukaan, penyelenggaraan. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa. Pedoman Umum. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK. Sumber: BD 2022/56: 43 hlm. 07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan Dana Desa,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa; 16. 43 Tahun 2014; Permendagri No. aset desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah peraturan yang secara khusus mengatur pengelolaan aset desa. Selain itu, pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa paling lama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya undang. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset Desa. Kegiatan ini diselenggarakan pada 15 hingga 17 September 2021 di Amaroosa Royal. UU No. tentang Pengelolaan Aset Desa; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun. jenis aset desa; 3. Tipe Dokumen. Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dI Kabupaten Sumbawa. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang baru; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 12. 41); 23. ABSTRAK: a. 2. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2018. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN ASET DESA. Pasal 32 a. 1. AMANAH UU CIPTA KERJA • Pasal 117 UU No. bahwa Aset Desa wajib dikelola secara tertib dan transparan serta bertanggungjawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan pendapatan Desa; bahwa sesuai dengan pasal 110 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ASET DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUDUS, Menimbang : a. penetapan keputusan Kepala Desa tentang Sketsa Kepemilikan Tanah. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Malang berupa Tanah Aset. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan guna kelancaran serta ketertiban administrasi, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu diubah; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Sumberharjo tentang Pengelolaan Aset Desa. Mengingat. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2021. E.